Masa Transisi Pandemi, KPCPEN Kembalikan Program ke Kementerian

- Sabtu, 28 Januari 2023 | 13:25 WIB
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat memberikan keterangan kepada media di Jakarta  (Biro Pers Sekertariat Presiden)
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat memberikan keterangan kepada media di Jakarta (Biro Pers Sekertariat Presiden)

JAKARTA, VICTORY NEWS- Memasuki masa transisi pandemi Covid-19, berbagai program yang ditangani oleh Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) akan dikembalikan dan ditangani oleh masing-masing kementerian/lembaga. 

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangannya kepada awak media usai menghadiri pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Transisi PC-PEN di Gedung AA Maramis, Jakarta, pada Kamis, (26/1/2023) lalu.

"Seluruh program yang kemarin ditangani KPCPEN itu dikelola oleh K/L masing-masing," ujar Airlangga dilansir mabar.victorynews.id dari Biro Pers Media dan Informasi Sekertariat Presiden.

Baca Juga: Presiden Jokowi Paparkan Sejumlah Langkah Sukses Pemerintah Tangani Pandemi

Program tersebut mencakup penanganan Covid-19 yang program dan penganggarannya dikembalikan kepada Kementerian Kesehatan, serta program perlindungan sosial yang dikembalikan kepada Kementerian Sosial.

"Kemudian terkait dengan pemulihan ekonomi itu masuk di sektornya masing-masing," ungkap Airlangga.

Airlangga juga menyebut saat ini Indonesia memasuki periode known uncertainty dimana ketidakpastian masih terjadi dan menimbulkan sejumlah ancaman. Salah satu ancaman yang terjadi adalah stagflasi, dimana beberapa negara terus menaikkan tingkat suku bunga, termasuk Amerika Serikat.

Baca Juga: Tanaman Pohon Pisang di Manggarai Barat Diserang Penyakit Darah

"Oleh karena itu, kita harus mengambil payung sebelum hujan. Maka devisa hasil ekspor itu harus menjadi buffer ekonomi kita, kemudian Undang-Undang P2SK menjadi buffer di sektor keuangan, sehingga dengan demikian kita sudah punya seluruhnya lebih siap," ucap Airlangga.

Dalam kesempatan tersebut, Airlangga juga mengatakan bahwa saat ini pemerintah sedang mempersiapkan peraturan pemerintah (PP) yang mengatur eksportir untuk menyimpan devisa hasil ekspor di dalam negeri selama tiga bulan. Menurut Airlangga, langkah tersebut diambil pemerintah untuk mencegah devisa tersebut lari ke luar negeri.

"Untuk mencegah capital flight  kita harus punya dana yang cukup terutama untuk membiayai ekspor dan impor, kebutuhan ekpsor dan impor kan riil, pada saat kebutuhan ekspor impor itu disediakan dengan devisa hasil ekspor masuk, maka kita akan mempersiapkan ekosistem devisa ataupun ekosistem dolar di dalam negeri sehingga pengusaha kita tidak melulu bergantung kepada perbankan di Singapura," ujar Airlangga.

Baca Juga: Pemkab Manggarai Barat Fokus Turunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi

Oleh karena itu, Indonesia akan memberikan insentif kepada para eksportir yang menyimpan devisa hasil ekspor di dalam negeri.

Airlangga menyebut insentif tersebut akan bersaing dengan daya tarik yang diberikan oleh Singapura.

"Kita perlu buat agar ini bersaing dengan Singapura sehingga tidak terbang lagi (devisa) ke Singapura," ujar Airlangga.***

Halaman:

Editor: Gerasimos Satria

Tags

Terkini

Jokowi Apresiasi Rampungnya Peta Jalan Hilirisasi

Senin, 30 Januari 2023 | 20:02 WIB

Presiden Jokowi Tegaskan Tidak Intervensi Proses Hukum

Selasa, 24 Januari 2023 | 15:45 WIB

Presiden Jokowi Buka Jalan Sehat Menuju 1 Abad NU

Minggu, 22 Januari 2023 | 12:20 WIB

Presiden Jokowi Kunker ke Labuan Bajo Hari Ini

Kamis, 21 Juli 2022 | 07:01 WIB

Terpopuler

X