Pemkab Manggarai Timur Bersih- Bersih THL

- Jumat, 2 Desember 2022 | 07:21 WIB
Bupati Manggarai Timur, Andreas Agas
Bupati Manggarai Timur, Andreas Agas
VICTORY NEWS MANGGARAI BARAT- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manggarai Timur, NTT akan memangkas sebagian Tenaga Harian Lepas (THL) yang bekerja di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Manggarai Timur.
 
Pemkab Manggarai Timur tidak akan memperpanjang kontrak sebagian THL pada tahun 2023 mendatang.
 
Bupati Manggarai Timur, Andreas Agas sudah menegaskan hal itu.
 
Pemberhentian kontrak THL itu, sesuai dengan ketentuan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang menyebutkan bahwa paling lambat 5 tahun sejak PP ini ditetapkan, tidak ada lagi pegawai non Aparatur Sipil Negara (ASN), maka Pemkab Manggarai Timur pada tahun 2023 tidak memperpanjang kontrak sejumlah THL pada Lingkup Pemkab Manggarai Timur  
 
Andreas Agas, dalam keterangan persnya, Jumat (2/11/2022) menegaskan, Pemkab Manggarai Timur bukan memberhentikan tetapi tidak memperpanjang masa kerja para THL. Para THL yang selama ini bekerja dan membantu pelaksanaan pemerintahan di Manggarai Timur itu bekerja dengan Surat Keputusan kontrak yang berlaku selama  satu tahun anggaran.
 
 
Dan untuk tahun 2023, SK nya tidak diperpanjang lagi dengan alasan yang sudah kita ketahui bersama, yaitu PP 49 tahun 2018.
 
"Ini bukan keputusan yang mudah untuk Pemda; teman-teman THL punya peran yang sangat besar dalam melancarkan pelaksanaan pemerintahan selama ini.” tegas Andreas Agas.
 
Ia menyampaikan, tidak semua THL tidak diperpanjang masa kerjanya, sebagian akan tetap diperpanjang. Karena ada pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya fungsional khusus. 
 
THL yang tidak diperpanjang masa kerjanya adalah yang menjalankan fungsi administrasi perkantoran. Fungsi administrasi perkantoran sebanranya juga merupakan tupoksi dari ASN  Fungsional, baik Pelaksana maupun Pejabat. Hal ini juga bertujuan untuk memaksimalkan pekerjaan PNS.
 
Adapun THL pada fungsional-fungsional tertentu yang tetap diperpanjang masa kerjanya, antara lain adalah tenaga guru, tenaga medis, tenaga kebersihan sampah, seluruh penyuluh lapangan dan petugas keamanan,"jelasnya.
 
 
Andreas Agas menjelaskan, alasan Pemkab Manggarai Timur mengambil kebijakan untuk tidak memperpanjang kontrak dari sebagian besar THL sampai di Tahun Anggaran 2023 adalah karena kondisi keuangan pemerintah yang mengalami  perubahan yang mendasar terutama Dana Alokasi Umum (DAU). 
 
Untuk diketahui bahwa pembiayaan selama ini dianggarkan dari DAU. DAU TA 2023 berbeda dengan tahun-tahun anggaran. Pada tahun-tahun sebelumnya, DAU itu murni blokgrand, sehingga Pemkab Manggarai Timur leluasa menggunakan anggaran tersebut untuk pembangunan sepanjang itu untuk kebutuhan pemerintah dan masyarakat termasuk pembayaran gaji THL.
 
Misalnya tahun 2022 hanya sebesar DAU Manggarai Timur adalah sebesar Rp487 miliar dan semuanya itu murni blokgrand.
 
Untuk tahun anggaran 2023 anggaran DAU lebih besar yakni Rp 523 miliar atau naik sekitar Rp 35 miliar; tetapi hanya 60 persen atau sekitar Rp 319 miliar yang blokgrand, 40% sisanya itu spesifikgrand.
 
"Spesifikgrand artinya, dana tersebut peruntukannya sudah ditetapkan, yaitu : kurang lebih Rp 54 miliar lebih untuk gaji PPPK, dana kelurahan Rp 3,4 miliar, bidang pendidikan kurang lebih Rp 69 miliar, bidang kesehatan sekitar Rp40,9 miliar dan bidang pekerjaan umum Rp 35 miliar," jelas Andreas Agas.
 
 
Andreas Agas menyampaikan, untuk belanja-belanja operasional di perangkat daerah diluar dari tiga bidang tersebut mengalami penurunan drastis,  hanya berkisar antara Rp 200-Rp250 juta. Kisaran anggaran di Kecamatan adalah Rp100 juta dari alokasi anggaran sebelumnya Rp400-Rp500 juta.
 
Dana blokgrand sebesar Rp319 miliar tahun 2023 itu juga masih dirasionalisasi sebesar 10 persen untuk Alokasi Dana Desa (ADD) berdasarkan ketentuan sehingga tersisa Rp287 miliar. 
 
Menjawab kecemasan para THL tentang pendataan non ASN, Pemkab Manggarai Timur mempunyai kebijakan dengan menyurati Kemenpan-RB RI terkait THL yang tidak diperpanjang lagi masa kerjanya agar ada perlakuan khusus atau diprioritaskan jika ada peluang penerimaan PPPK. 
 
Selain bersurat ke Menpan-RB, langkah lain yang diambil Pemkab Manggarai Timur adalah dengan membantu membayar BPJS Kesehatan melalui Jamkesda. Sedangkan untuk BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2023 Pemda menyediakan anggaran untuk 981 orang.
 
 
Solusi lain, yang disiapkan oleh Pemkab Manggarai Timur adalah dengan mengalokasikan bantuan modal usaha untuk THL yang kontraknya tidak diperpanjang seperti yang kita lakukan pada tahun 2020. Selain modal usaha, juga akan diberikan pelatihan untuk dapat meningkatkan keterampilan dan siap bersaing di dunia kerja di luar sana.
 
Pemkab Manggarai Timur akan berusaha maksimal, agar THL yang tidak diperpanjang kontraknya siap untuk menghadapi dunia kerja walaupun tidak dalam Lingkup Pemkab Manggarai Timur.
 
Andreas Agas juga menyampaikan, penghargaan dan ucapan terima kasih untuk kebersamaan dan bantuan yang diberikan oleh THL Lingkup Pemkab Manggarai Timur dalam pelaksanaan pembangunan selama 15 tahun usia Kabupaten Manggarai Timur
 
“Kita bersama membangun Manggarai Timur yang kita cintai ini dengan jalan dan cara kita masing-masing. Cinta kita pada Manggarai Timur akan selalu menyatukan kita untuk berjalan bersama memberikan yang terbaik dari yang kita miliki.” ujar Andreas Agas.***
 

Editor: Gerasimos Satria

Tags

Terkini

Kapolres Manggarai Barat dan Anak Buahnya Berdamai

Sabtu, 28 Januari 2023 | 16:32 WIB

Anggota PPS Harus Netral dan Objektif

Rabu, 25 Januari 2023 | 14:03 WIB

507 PPS Dilantik, Diminta Langsung Tancap Gas

Selasa, 24 Januari 2023 | 10:24 WIB

Kapal Wisata Tenggelam di Labuan Bajo

Sabtu, 21 Januari 2023 | 18:46 WIB

Masyarakat Diminta Siaga Potensi Bencana

Sabtu, 21 Januari 2023 | 12:18 WIB
X