Komite Mbeliling Ajukan Draf Perbub Legalitas Kayu 

- Selasa, 16 Agustus 2022 | 15:59 WIB
Kawasan Bentang Alam Mbeliling (victorynews.id/SATRIA)
Kawasan Bentang Alam Mbeliling (victorynews.id/SATRIA)

VICTORY NEWS MANGGARAI BARAT- Komite Mbeliling mengajukan draf Peraturan Bupati (Perbub) tentang Legalitas Kayu Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Kabupaten Manggarai Barat.Perbub itu bertujuan mendukung upaya pemerintah dalam mempertahankan kualitas lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Manggarai Barat.

Komite Mbeliling merupakan sebuah komunitas yang beranggota sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lingkup Sekertariat Daerah Manggarai Barat,tokoh masyarakat dan Pemerintah Desa di sejumlah kecamatan di Kabupaten Manggarai Barat.

Komite Mbeliling selama ini intens melakukan diskusi dengan sejumlah kepala dinas untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan dalam rangka mendukung pengelolaan bentang alam Mbeliling.

Flores Programme Manager Burung Indonesia, Tiburtius Hani dalam acara Diseminasi Hasil Pemantauan Layanan Alam,Studi Cadangan dan Kondisi Tutupan Hutan di Bentang Alam Mbeliling,Selasa (17/8/2022) menyampaikan, Komite Mbeliling tahun 2022 telah mengajukan draf Perbub tentang Legalitas Kayu Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Kabupaten Manggarai Barat kepada pihak Dinas Perumahan Rakyat Wilayah Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat.

Baca Juga: Pemkab Manggarai Barat Diminta Perhatikan Jalan Menuju Destinasi Wisata

Draf Perbub itu dihasilkan oleh Komite Mbeliling melalui sejumlah rapat dan diskusi seluruh anggota Komite Mbeliling selama ini.

Komite Mbeliling melihat sangat pentingnya Perbub tentang Legalitas Kayu Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Kabupaten Manggarai Barat lantaran berapa tahun terakhir penebangan kayu hutan secara liar pada Kawasan hutan lindung di Kabupaten Manggarai Barat.

Untuk menjaga hutan lindung di Kabupaten Manggarai Barat maka sangat pentingnya Perbub tentang Legalitas Kayu Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Kabupaten Manggarai Barat.

Ia mendorong, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manggarai Barat untuk bekerja secara optimal untuk bersama menjaga bentang alam Mbeliling dan kawasan hutan lainnya di wilayah Manggarai Barat.Peran pemerintah daerah dan pemerintah desa untuk gencar melakukan sosialisasi pentingnya menjaga kayu dalam kawasan hutan lindung.

Sehingga masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menjaga kayu dalam kawasan hutan lindung.

Tibur Hani menyampaikan, diperlukan kerja sama lintas sektor untuk pengendalian kegiatan-kegiatan yang berdampak pada kerusakan lingkungan hidup dan bertentangan dengan prinsip pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan.Dengan adanya Perbub tersebut nantinya akan membatasi pengunaan kayu ilegal dalam kegiatan pembagunan khususnya proyek pemerintah daerah Manggarai Barat

Baca Juga: Bupati Manggarai Barat Minta BPOLBF Percepat Pengembangan Pariwisata

"Jika dibatasi pengunaan kayu ilegal dalam proyek maka akan menekan penebangam kayu ilegal di hutan lindung dan pasar kayu legal semakin besar.Serta tujuan akhir dari Perbub tentang Legalitas Kayu Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Kabupaten Manggarai Barat adalah menjaga kelestarian hutan di wilayah Manggarai Barat," jelasnya.

Ia mendorong, kontraktor yang mengerjakan proyek pembangunan ruangan sekolah dan Pos kesehatan maupun Puskesmas untuk mengunakan kayu legal. Kontraktor sebelum mengerjakan proyek pembangunan gedung sekolah dan Puskesmas untuk membuat surat pernyataan yang berisikan mengunakan kayu legal bukan kayu ilegal.

Melalui Perbub tentang Legalitas Kayu Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Kabupaten Manggarai Barat nantinya masyarakat tidak lagi menebang kayu di hutan lindung.

Sehingga Perbub itu akan berdampak pada kelestarian alam dan sumber air bersih semakin banyak dari bentang alam Mbeliling,”jelas Tibur Hani.

Baca Juga: Manggarai Barat Masih Butuh Perhatian Pemerintah Pusat

Sementara,Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi menyampaikan, apresiasi kepada lembaga Burung Indonesia dan Komite Mbeliling yang memiliki kepedulian untuk melindungi dan menjaga hutan lindung di wilayah Manggarai Barat.Pasalnya hingga saat ini masih terjadi persoalan kerusakan hutan lindung yang dilakukan oleh sejumlah orang di Manggarai Barat.

Ia berjanji, dalam waktu dekat akan segera menandatangani draf Perbub tentang Legalitas Kayu Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Kabupaten Manggarai Barat tersebut.Dirinya juga mendorong Komite Mbeliling untuk terus melakukan sosialisasi dan diskusi kepada masyarakat yang bermukim di Kawasan hutan lindung untuk tetap menjaga hutan dan ekosistem yang ada di dalam kawasan hutan lindung.

"Saya apresiasi kepada Komite Mbeliling dan Lembaga Burung Indonesia yang terus memberi perhatian kepada kawasan hutan Mbeliling.Jika draf Perbub tentang Legalitas Kayu Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Kabupaten Manggarai Barat ada di meja saya,saya akan langsung tanda tangan dan mengesahkan Perbub tersebut "tutur Edi Endi.***

Editor: Gerasimos Satria

Tags

Terkini

Warga Pantar Resah Tambang di Sungai

Selasa, 4 Oktober 2022 | 13:18 WIB

Upaya Cegah Stunting, Beri Perhatian Khusus Ibu Hamil

Minggu, 2 Oktober 2022 | 18:47 WIB

Dana Desa Bisa Dimanfaatkan untuk Tangani Stunting

Minggu, 2 Oktober 2022 | 18:16 WIB

Petani Keluhkan Kelangkaan Pupuk Bersubsidi

Minggu, 2 Oktober 2022 | 11:26 WIB

Tim Satgas DBD Fokus Fogging

Sabtu, 1 Oktober 2022 | 17:56 WIB

Laut di Kawasan TNK Dipenuhi Sampah

Sabtu, 1 Oktober 2022 | 16:55 WIB

Produksi Padi di Persawahan Lembor Terancam Menurun

Jumat, 30 September 2022 | 17:06 WIB
X