VICTORYNEWS MANGGARAI BARAT- Koordinator Rumah Perlindungan Perempuan dan anak SSpS Labuan Bajo, Suster Frederika T. Hana, SSpS yang hadir sebagai narasumber dalam diskusi publik memperingati Hari Pers Nasional (HPN) ke 77 di Labuan Bajo, Kamis (9/2/2023) menyebutkan, perlakuan diskriminasi sering dialami oleh korban kekerasan, lebih khususnya korban merupakan perempuan.
Perlakuan diskriminatif yang didapatkan oleh kaum hawa disaat menjadi seorang korban kekerasan terjadi dengan mudah karena didasari pada kurangnya rasa empati dan kepedulian terhadap para korban kekerasan.
Rasa kepedulian masih jauh dibawah martabat dan nama baik keluarga.
“Kenapa terjadi perlakuan diskriminatif seperti itu, karena lingkungan belum bisa memberikan rasa empati, melindungi, kasih sayang, kepedulian, belum ada sisi itu dari kita terhadap korban kekerasan.” ungkapnya.
Baca Juga: Persiapan KTT ASEAN Summit Capai 90 Persen
Ia mengatakan, perlakuan diskriminasi itu, merupakan sisi buruk dari sistem Budaya patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai penguasa yang dominan sehingga menimbulkan dampak negatif yang berpengaruh terhadap ketidaksetaraan gender. Dalam konteks, jika korbannya itu masih bujang dan pelakunya itu seorang kepala keluarga. Maka yang disalahkan pasti kaum perempuan, karena ada paham laki laki dibenarkan.
"Itu realita. Karena bapak-bapak yang selalu berbicara saat menyelesaikan persoalan, perempuan atau istri biasanya ikut saja apa yg diputuskan, tapi tidak memikirkan dampak kepada mental dan psikologi di masa mendatang. Bisa jadi dia akan menjadi pemberontak,” ujar Suster Frederika.
Suster Frederika menyampaikan, ketika terjadi korban kekerasan seksual, pihaknya cenderung memilih menyembunyikan aib. Karena para pemimpin yg dituakan itu sedang memikirkan nama baik dan martabat keluarganya.
Ada sistem pembenaran itu dalam keluarga atau masyarakat.
Baca Juga: Edi Endi: Pers Komponen Penting Memajukan Daerah
"Persoalannya, sistem lonto leok itu kebiasaan indah, tapi ketika penyelesaian kasus apakah melibatkan pelaku dan korban, kebanyakan itu tidak.” tambahnya.
Ia mengaku, selama menangani sejumlah kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak,korban kekerasan tidak pernah menjadi prioritas utama yang harus segera dilindungi, namun nama baik yang juga selalu diselesaikan dengan kebiasaan berdamai melalui jalur budaya manggarai yaitu membawa “tuak”.
“Di Rumah perlindungan itu, antara suami dan istri sering bentrok. Ada beberapa kasus anak dan cucunya menjadi korban oleh pelaku yang sama. Si ibu pergi lapor trus si Bapak cepat – cepat bawa tuak untuk tarik kasus. Menyelesaikan dengan cara itu. Itu mengecewakan. Anak kandung sendiri jadi korban tapi tuak tetap di depan jadi tidak berpikir pada proses memberi efek jera.” ucapnya.
Baca Juga: Sampaikan Ucapan HPN, Ini Harapan Julie Sutrisno Laiskodat
Suster Frederika menyampaikan, tak sedikit pula kebiasaan adat istiadat menjadi penghambat dalam proses mencari keadilan bagi para korban kekerasan. Suster Frederika mencontohkan sebuah kasus persetubuhan yang dilakukan oleh orang ayah kepada anaknya.
Didalam proses pendampingan, sang anak kemudian berhasil mempertahankan kandungannya hingga akhirnya melahirkan seorang bayi mungil yang sehat, namun sayang, proses mengembalikan korban dan anaknya ini kembali menemui kendala terkait adat istiadat yang harus dipatuhi di tengah- tengah masyarakat.
