VICTORY NEWS MANGGARAI BARAT- Untuk membantu masyarakat miskin di kabupaten Manggarai Barat sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dalam membayar iuran bulanan ke kantor BPJS, Pemerintah kabupaten (Pemkab) Manggarai Barat menggelontorkan dana bagi masyarakat kurang mampu melalui APBD II.
Sedikitnya Rp 14 miliar lebih tahun 2022 ini, pemèrintah kabupaten telah membantu untuk biaya peserta BJPS Kesehatan yang kurang mampu.Dana tersebut di pasok langsung dari kas daerah ke rekening pihak kantor BPJS Kesehatan di atur melalui mekanisme para perserta yang menerima bantuan.
Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi, Selasa (19/7/2022) mengatakan, tercatat lebih dari 29 ribu penduduk di Manggarai barat ini dibantu oleh pemerintah demi kelancaran beban biaya jaminan kesehatan. Bantuan itu bertujuan meringankan masyarakat kurang untuk membiayai iuran BPJS selama tahun 2022.
"Pemerintah sudah mengalokasikan itu.Yang saya tahu kurang lebih Rp14 Miliar lebih.Dengan jumlah warga yang di bantu sebanyak 29 ribu orang,"bebernya.
Baca Juga: BTNK Ajak Masyarakat Peduli Masalah Sampah
Menurutnya, dukungan ini merupakan kewajiban pemerintah secara moril membantu warga dalam menikmati jaminan pelayanan kesehatan bagi warga.Kenaikan premi BPJS Kesehatan tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Aturan tersebut harus ditaati oleh semua daerah termasuk peserta BPJS Kesehatan.
Ia mengungkapkan, anggaran Rp 14 miliar untuk pembayaran iuran BPJS bagi masyarakat penerima bantuan iuran tersebut masih dihitung dengan nilai iuran saat ini. Sehingga anggaran ini dipastikan akan meningkat seiring naiknya iuran BPJS Kesehatan di awal tahun depan.
"Jadi nanti akan ada perubahan anggaran, karena harus menyesuaikan dengan premi yang naik. Itu kalau kuotanya tetap sama dengan yang sekarang," ujar Edi Endi.
Ketua DPRD Manggarai Barat, Marthen Mitar mengatakan, kesehatan merupakan faktor utama yang seharusnya mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Pasalnya merupakan bagian dari pemenuhan pelayanan terhadap kebutuhan dasar masyarakat Manggarai Barat.
Ia mengatakan, program pemerintah pusat untuk pemenuhan kesehatan bagi masyarakat yakni melalui BPJS Kesehatan yang sudah berjalan cukup lama. Kendati berbagai persoalan timbul dan memerlukan perhatian pemerintah daerah.
Baca Juga: Bupati Manggarai Dorong Dua Desa jadi Desa Wisata Tenun
Seperti pelayanan kesehatan yang dinilai banyak pihak masih kurang maksimal, Sehingga banyak masyarakat di Manggarai Barat yang kurang mampu merasa kesulitan membayar iuran bulanan.
Marthen Mitar mengaku, mayoritas masyarakat Manggarai Barat yang berprofesi sebagai petani merasa kesulitan ketika setiap bulan harus membayar iuran wajib ke BPJS Kesehatan.
Berbeda dengan BPJS Ketenagakerjaan, iuran dibantu pihak perusahaan. Kalau BPJS Kesehatan diserahkan ke masing-masing individu, sedangkan tarifnya setiap tahun meningkat," jelasnya.
Menurutnya, bagi Masyarakat Manggarai Barat yang kurang mampu dengan penghasilan yang tidak menentu, membuat mereka kesulitan untuk memenuhi kebutuhan harian. Apalagi ditambah dengan kewajiban membayar iuran BPJS Kesehatan.
Oleh sebab itu, pihaknya meminta kepada pemerintah daerah untuk memberikan solusi sehingga mampu mengurangi beban masyarakat.
Baca Juga: Edi Endi Dorong Petani Penuhi Kebutuhan Hotel dan Restoran di Labuan Bajo
"Kita dorong Pemkab Manggarai Barat untuk setiap tahun menyiapkan angaran untuk pembayaran iuran BPJS Kesehatan bagi masyarakat kurang mampu di Manggarai Barat. Kita ingin masyarakat tidak dibebani dengan iuran BPJS yang naik,"harap Marthen Mitar.***
