20 Negara Berlakukan Tes Keperawanan

- Sabtu, 29 Januari 2022 | 12:04 WIB
Ilustrasi dokter melakukan operasi (Dok.Indotren.com)
Ilustrasi dokter melakukan operasi (Dok.Indotren.com)

LONDON,VICTORY NEWS-Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) kerap mengeluarkan imbauan untuk menghapus segala bentuk tes keperawanan. Data WHO menyebutkan sekitar 20 negara masih memberlakukan praktik yang melanggar hak azasi manusia (perempuan) ini.

Dalam laporan bertajuk "Eliminating Virginity Testing", WHO menyebut tes keperawanan tidak memiliki dasar ilmiah dan melanggar HAM perempuan.

"Tes keperawanan tidak memiliki manfaat ilmiah atau indikasi klinis, munculnya selaput dara bukanlah indikasi hubungan seksual yang dapat diandalkan dan tidak ada pemeriksaan yang diketahui dapat membuktikan riwayat hubungan seksual," demikian WHO.

Baca Juga: China Antipasi Penyebaran Covid-19 Jelang Olimpiade Musim Dingin

Sejumlah negara mulai tergerak. Inggris misalnya, menyatakan akan melarang operasi perbaikan selaput dara untuk melindungi perempuan dan anak perempuan yang rentan. Otoritas Inggris bahkan menegaskan segera mengkriminalisasi semua orang yang terlibat dalam operasi.

Operasi perbaikan selaput dara, yang dikenal sebagai hymenoplasty, saat ini tersedia di klinik Inggris dengan harga hingga US$ 4.055 (Rp 58,2 juta) dan melayani kelompok yang menghargai keperawanan sebelum menikah.

Dikutip dari Indotren.com dengan Judul 'Inggris akan larang operasi perbaikan selaput dara,'Menteri Perawatan dan Kesehatan Mental Inggris Gillian Keegan telah mengonfirmasi bahwa pemerintah akan melarang operasi kosmetik yang "tidak dapat dipertahankan" yang terkait dengan budaya konservatif.

Baca Juga: Peduli Kesehatan, Garda Pemuda NasDem Mabar Gelar Donor Darah

Undang-undang, yang akan diperkenalkan tahun ini, akan membuat parlemen mengkriminalisasi siapapun yang “membantu atau bersekongkol” dengan seseorang yang melakukan hymenoplasty di Inggris, serta menjadikannya sebagai kejahatan untuk dilakukan pada seorang gadis di luar negeri untuk prosedur.

Organisasi Hak Perempuan Iran & Kurdi juga telah mengkampanyekan larangan prosedur bedah, dan menyebutnya sebagai "operasi invasif" yang sering dilakukan "di bawah tekanan".

Halaman:

Editor: Yance Jengamal

Tags

Terkini

X