Pemkab Manggarai Barat Bentuk Satgas Cegah Rentenir

- Minggu, 17 Juli 2022 | 20:32 WIB
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Manggarai Barat, Gayetanus Danggur (victorynews.id/SATRIA)
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Manggarai Barat, Gayetanus Danggur (victorynews.id/SATRIA)

VICTORY NEWS MANGGARAI BARAT- Pemerintah Kabupaten (Pemkab)  Manggarai Barat melalui Dinas  Perdagangan,Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah membentuk Satuan Tugas (satgas) untuk mengawas dan mencegah praktek rentenir atau tengkulak.Hal itu bertujuan untuk memutus mata rantak praktek rentenir di wilayah itu.

Kepala Dinas  Perdagangan,Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Manggarai Barat, Gayetanus Danggur, Minggu (17/7/2022) mengatakan, maraknya praktek rentenir yang memberi pinjaman uang tidak resmi dengan bunga yang tinggi di Kabupaten Manggarai Barat telah diantisipasi sejak awal dengan membentuk Satgas  rentenir yang bertugas untuk mencegah pergerak rentenir. Saat ini  banyak rentenir yang masuk ke desa yang menyebabkan masyarakat resah.

Ia menjelaskan, memang sejak awal pihaknya mendapatkan informasi terkait keberadaan rentenir. Namun hingga saat ini belum ada pihak atau masyarakat yang menyampaikan laporan secara resmi kepada lembaga yang dipimpinya itu.Meskipun demikian, untuk mencegah terjadinya praktek tidak wajar tersebut, pihaknya telah membentuk satuan tugas yang berada berkoordinasi lansung Dinas Perindagkop, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Baca Juga: Wisatawan Didorong Wajib Pakai Pemandu Wisata Lokal

"Selama tahun ini, kita belum mendapatkan laporan terkait masalah praktek rentenir ini. Setelah kita selesaikan satu praktek rentenir pada tahun 2021 lalu .Dan semenjak terbentuknya tim satgas ini dibentuk, baru satu masalah praktek rentenir yang berhasil diselesaikan,” jelas Gayetanus.

Ia mengungkap, praktik tengkulak ini, diperlukan data valid dari masyarakat yang menjadi korban dari para pelaku. Sehingga dengan itu, tim Satgas dapat melakukan investigasi dan advokasi untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi. Instansinya saat ini membutuhkan laporan dari masyarakat.

Gayetanus mengaku, selama ini praktik dari para rentenir telah memakan korban di yang ada di desa. Bahkan pengakuan sejumlah seorang korban yang merupakan masyarakat desa  mengalami intimidasi dari oknum rentenir.

Rata-rata para korban mengaku mendapatkan ancaman kekerasan fisik dari pelaku penagih jika lambat membayar utang pada rentenir.

Ia mengaku, tindakan semena-mena para rentenir tersebut patut disayangkan. Namun kadang-kadang masyarakat hanya mencari jalan pintas untuk meminjam uang dan terpengaruh oleh propaganda bunga ringan dari pihak rentenir.

Baca Juga: Perlu Dibuat Perda Perlindungan Budaya Manggarai Barat

Saat hendak meminjam uang masyarakat mengabaikan legalitas dari lembaga yang dituju. Padahal koperasi yang mempunyak legalitas jelas banyak dan itu dapat menjadi sandaran masyarakat.

Ketua DPRD Manggarai Barat,Marthen Mitar menyampaikan, keberadaan  rentenir di Kabupaten Manggarai Barat Barat  khususnya di wilayah Labuan Bajo dan sekitarnya yang masih merajela hingga saat ini sangat meresahkan masyarakat.

Rentiner harus sudah ditiadakan dan harus dibasmi. Justru keberedaan bukan membantu masyarakat miskin untuk merubah ekonomi rumah tangga lebih baik malah kehadiran rentenir membuat masyarakat semakin susah dan miskin.

Ia meminta, Satgas rentenir untuk segera menghentikan seluruh aktifitas rentenir di wilayah Manggarai Barat.Dirinya mendorong Satuan Polisi Pamong Praja untuk menangkap para tengkulak yang masih beredar.

Marthen Mitar membenarkan, jika saat ini keberadaan rentenir cukup masif di wilayah Manggarai Barat. Tidak sedikit banyak masyarakat yang terpaksa menjadi nasabah dari rentenir lantaran mudahnya mendapatkan pinjaman.

Baca Juga: BPBD Himbau Masyarakat Hemat Air

“Masyarakat di desa  banyak yang menjadi korban dari rentenir. Bahkan, ada sejumlah warga yang memutuskan untuk menjadi tenaga kerja diluar Manggarai Barat lantaran terlilit hutang dari rentenir, banyak lagi kasus lainnya. Tentu ini sangat memprihatinkan karena sangat meresahkan dan merugikan masyarakat lantaran mudah tergiur, dengan proses cepat,” kata Marthen Mitar.***

Editor: Gerasimos Satria

Tags

Terkini

Pemkab Manggarai Barat Perlu Beri Ruang Ekonomi Lokal

Minggu, 2 Oktober 2022 | 17:32 WIB

Komodo Dinilai Belum Menguntungkan Masyarakat Lokal

Sabtu, 1 Oktober 2022 | 20:48 WIB

Pembangunan Desa Wisata Harus Optimal

Sabtu, 1 Oktober 2022 | 14:37 WIB

Labuan Bajo Harus Bangun Sentra Kerajinan Khas

Jumat, 30 September 2022 | 15:52 WIB

Penenun Diminta Serius Jalani Usaha

Kamis, 29 September 2022 | 18:10 WIB

Masyarakat Desa Wisata Didorong Bangun Homestay

Rabu, 28 September 2022 | 13:37 WIB

Petani Keluhkan Harga Penjualan Komoditas

Selasa, 27 September 2022 | 21:47 WIB

Edi Endi Minta UMKM di Manggarai Barat Go Digital

Selasa, 27 September 2022 | 21:17 WIB

Kampung Coal Diminta Genjot Potensi Wisata

Senin, 26 September 2022 | 16:14 WIB

Pelaku UMKM Didorong Berkolaborasi

Sabtu, 24 September 2022 | 15:17 WIB

Pendapatan Warga Pulau Komodo Berkurang

Sabtu, 17 September 2022 | 19:18 WIB

Suzuki East Marine Buka Diler Di Labuan Bajo

Sabtu, 17 September 2022 | 18:10 WIB

Nelayan Keluhkan Kenaikan BBM

Rabu, 14 September 2022 | 14:45 WIB

Penumpang Ferry Dapat Beli Tiket Di Kantor Pos

Rabu, 14 September 2022 | 09:49 WIB
X