Kesiapan BPOLBF Menuju Status BLU

- Kamis, 23 Juni 2022 | 08:42 WIB
Kepala Divisi Komunikasi Publik BPOLB, Sisilia Lenita Jemana
Kepala Divisi Komunikasi Publik BPOLB, Sisilia Lenita Jemana

VICTORY NEWS MANGGARAI BARAT- Sejak ditetapkannya pariwisata sebagai sektor unggulan bangsa pada tahun 2016 oleh Presiden Joko Widodo dan seiring dengan dibentuknya 10 Bali Baru yang kemudian ditetapkan sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP), beberapa lembaga dibentuk dengan tujuan untuk melakukan percepatan pembangunan dan pengembangan pariwisata di 10 DPSP tersebut.

Lima DPSP yang dibentuk secara bertahap sejak tahun 2016. Yang pertama adalah Danau Toba sebagai pilot projectnya, diikuti Borobudur, Labuan Bajo Flores, Mandalika, dan Likupang.

Kepala Divisi Komunikasi Publik BPOLB, Sisilia Lenita Jemana, Kamis (23/6/2022) menjelaskan,
Sebagai DPSP ke-3, Labuan Bajo Flores dibentuk sesuai dengan landasan yuridis, yaitu Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2018. Serta diikuti pembentukan struktur organisasinya pada awal 2019, Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) mulai aktif bekerja dan berkantor di Labuan Bajo,ibukota Kabupaten Manggarai Barat.

Ia menyampaikan, dalam melaksanakan pekerjaannya, terutama dalam sistem pengadministrasiannya BPOLBF pada awalnya masih menggunakan logo Kemenparekraf dan logo Wonderful Indonesia sambil merancang sendiri logo resmi kelembagaannya.

Baca Juga: Dinilai Langgar Perpres, Kadin Manggarai Barat Surati BPOLBF

Pada tahun 2020, BPOLBF selesai membuat logo kelembagaan yang berbentuk Komodo dengan tubuh dan ekor menyerupai satu kesatuan peta pulau Flores, Lembata, Alor, dan Bima yang merepresentasikan 11 kabupaten yang menjadi zona koordinatif BPOLBF.

"Logo tersebut kemudian didaftarkan sebagai Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) BPOLBF pada Direktur Jenderal (Dirjen) HaKI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenhukham) pada tanggal 30 Desember 2020, dengan nomor pendaftaran IDM000943402 dan dengan jangka perlindungan hak atas Merek tersebut selama 10 tahun mulai dari tanggal penerimaan logo, yaitu tanggal 31 Desember 2020 hingga tanggal 31 Desember 2030,"jelas Sisilia Jemana.

Ia menambahkan, dengan begitu maka BPOLBF secara sah telah menjadi pemegang merek atas logo tersebut, dengan klasifikasi Merek Kelas 39.

Sisilia Jemana mengatakan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, maka dalam proses pendaftaran Merek, BPOLBF juga diwajibkan untuk memilih Kelas Merek dan jenis atau barang atau jasa Sub-Kelas saat mengisi formulir permohonan pendaftaran  Merek.

"Sistem Klasifikasi Merek Kelas sendiri sebenarnya adalah pengelompokan atas bidang usaha yang dijalankan menggunakan Merek yang telah didaftarkan pada HaKI sebagai tolak ukur global dalam perlindungan dan pendaftaran Merek,"katanya.

Baca Juga: Jelang G20, BPK Pimpin Penyusunan Draf Komunike SAI20

Ia mengaku, dari 45 Kelas atau pengelompokan bidang usaha, Merek BPOLBF sendiri masuk dalam Kelas Merek Nomor 39, dengan klasifikasi Transportasi dan Perjalanan.

Ke depannya BPOLBF sendiri akan berubah status menjadi Badan Layanan Umum (BLU) yang dibentuk bukan hanya sekedar untuk mengelola keuangan negara, tetapi juga sebagai wadah baru pembaruan manajemen keuangan sektor publik atau reformasi keuangan negara yang dalam pelaksanaannya seluruh pemasukan dari hasil pengelolaan aset BPOLBF nantinya tidak mengutamakan mencari keuntungan, tetapi untuk dikembalikan lagi kepada masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik.

Sisilia Jemana menjelaskan BLU merupakan, inovasi pembaruan manajemen keuangan sektor publik dan menjadi solusi pemerintah di tengah persaingan pasar global dengan tujuan untuk melayani publik dan sekaligus bertujuan untuk mensejaterahkan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa melalui peningkatan layanan publik melalui pemasukan dan pengelolaan keuangan dari penerapan bisnis sehat yang dilakukan oleh BLU.

Baca Juga: Harga Cabai Rawit di Labuan Bajo Meroket

"Dengan demikian, penentuan Klasifikasi Merek Barang dan/atau Jasa Kelas 39 yang dimiliki BPOLBF berupa LOGO Lembaga yang telah tersertifikasi HaKI dibuat selain untuk perlindungan hukum  atau jaminan terhadap Hak Cipta dan Hak Ekonomi dari kekayaan intelektual produk barang atau jasa yang akan dihasilkan atau diproduksi oleh kelompok-kelompok binaan dan dampingan UMKM lokal pada saat BPOLBF berstatus BLU nanti,"jelasnya.***

Editor: Gerasimos Satria

Tags

Terkini

UMKM dan BUMDes Didorong Bersinergi

Sabtu, 26 November 2022 | 16:21 WIB

BUMDes Didorong Kelola Homestay 

Selasa, 22 November 2022 | 06:33 WIB

Kelola Aset, Desa Didorong Bangun BUMDes

Selasa, 22 November 2022 | 05:45 WIB

Harga Bahan Pokok di Labuan Bajo Stabil

Minggu, 20 November 2022 | 14:54 WIB

BPOLBF Diminta Tidak Berorientasi Kepentingan Investor

Minggu, 20 November 2022 | 13:36 WIB

Pemdes Siru Sumbang Puluhan Kambing Untuk Warga

Senin, 14 November 2022 | 18:29 WIB

Kopi Flores Mejeng di Pameran Ekraf Exotic NTT

Sabtu, 5 November 2022 | 13:10 WIB
X